Contoh Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual – Sikap LKPD TOTAL WTP % WDP TW TMP 2006 3 1% 327 28% 28 6% 105 23% 463 2007 4 283 59% 59 13% 123 26% 469 2008% 71013 3 3 % 121 524 2011 67 349 120 120 120 120 120 27% 267 64% 8% 415 2013 1013 Tentang Laporan Keuangan BPK (UU 15/2004) Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Akuarium dan Identitas Kepatuhan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Sumber: IHPS BPK
Sikap LKPD TOTAL WTP % WDP TW TMP 2008 34 41% 31 37% 0% 18 22% 83 2009 44 58% 26 33% 8 10% 78 2010 52 63% 7219% 8 3 3 % 92 2013 65 19 2014 62 71% 20% 7 8% Wapres Budiono pada Rakernas Akuntansi 2014: “Opini WTP bukanlah tujuan akhir tetapi hanya untuk mencapai tujuan rata-rata. Good governance dalam pengelolaan pemerintahan, keuangan” Sumber: IHPS BPK
Contoh Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual
Konstruksi dan/atau operasi dan biaya. Kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah; Kelemahan dalam manajemen persediaan.
Penyajian Informasi Akrual Dalam Laporan Keuangan
Keuangan Negara/Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat/Daerah selain anggaran dan Belanja Negara/Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan negara. Pasal 1 UU 17/2003 Ketentuan mengenai identifikasi dan pengukuran pendapatan dan pengeluaran tidak dilakukan paling lama 5 (lima) tahun setelah Pasal 36 Ayat (1) UU 17/2003 Ketentuan mengenai identifikasi dan pengukuran pendapatan dan pengeluaran . . Tahun Anggaran 2008 Pasal 70 Ayat (2) UU 1/2004
7 PROGRAM AKRUAL SAP SAP Akrual telah dikembangkan oleh SAP sebagaimana dijelaskan dalam PP 24/2005, dengan memperhatikan Standar Akuntansi Publik Internasional (IPSAS) dan mempertimbangkan kondisi iklim di Indonesia. Catatan: SAP PP 24/2005 mengacu pada fungsi akuntansi akrual yang sebagian besar didasarkan pada “Cash Towards”. Pengguna yang terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat peningkatannya.
Dalam hal diperlukan perubahan dalam PSAP, setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Riset Republik Indonesia, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
SAP Berbasis SAP LAMPIRAN I dapat segera diimplementasikan sejak tanggal penetapan status dan termasuk government accrual basis TA 2015 LAMPIRAN I ACCRUAL BASIS PP71/2010 Sesi PP SAP Implemented Finance II (PP 24/20) 12 PSAP termasuk sistem akuntansi pemerintahan selama masa transisi bagi organisasi yang belum siap menggunakan SAP 11 PSAP 2015 Implementasi FY APP II BASIS CTA PP24/2005 9
Jual Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Edisi Dua Upp Stim Ykpn
PSAP Cash Basis Account (LAMPIRAN II) ACCRUAL BASIS (LAMPIRAN I) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Pengakuan Anggaran Laporan Pengakuan Anggaran PSAP 03 PSAP Laporan Kas Akuntansi Investasi 07 Akuntansi Aktiva Tetap Kredit PSAP Konstruksi Akuntansi Lanjutan PSAP 10 Koreksi Kesalahan; perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang material; perubahan kebijakan akuntansi; PSAP Akuntansi Perubahan dan Non Pengembangan. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 – Laporan Kinerja
PUSAP (Pasal 6) Sistem akuntansi pemerintahan pusat dan sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan memperhatikan asas-asas sistem akuntansi pemerintahan. Prinsip umum sistem akuntansi pemerintahan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Pemerintahan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Implementasi SAP Berbasis SAP dapat diimplementasikan secara bertahap mulai dari implementasi perencanaan keuangan hingga penganggaran hingga implementasi SAP. Area yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah Daerah 64 Tahun Pelaksanaan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Daerah Pedoman bagi pemerintah daerah tentang penerapan sistem yang tepat. Standar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; . SAPD; dan BAS. Permendagri dilengkapi dengan: Pasal 1: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Lampiran 2: Pedoman Penyusunan: SAPD Pasal III: Tabel Standar Akuntansi Lampiran IV: Presentasi Ketentuan Umum LRA Proses Perubahan Tujuan Kebijakan Akuntansi Bidang Akuntansi Pemerintah Daerah. Jadwal Neraca Rekening Sistem Lain ketentuan-lainnya
Pdf) Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Tata Kelola Barang Milik Negara: Analisa Atas Dampak Dan Manfaat
14 LK Bagian – PP 71/2010 Neraca (SAL) Laporan Neraca Laporan Arus Kas Laporan Kegiatan Laporan Perubahan Neraca
15 Laporan Kemajuan Laporan Perubahan Saldo Anggaran SAL merupakan perbandingan periode sebelumnya: saldo anggaran pertama; menggunakan saldo anggaran; Bagian dari laporan keuangan seperti surplus/surplus anggaran untuk tahun berjalan. , mengoreksi kesalahan penutupan tahun sebelumnya; Saldo anggaran akhir.
16 Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 (dalam Rupee) N/A 20X1 20X0 1 Total Subbagian Pertama sebagai Saldo Anggaran Tahun (1 – 2) 4 4 ) 5 Siktotal Decrack
17 Laporan Operasional LO memberikan informasi tentang seluruh aktivitas keuangan entitas pelapor, yang dinyatakan dalam pendapatan Operasional-LO dalam hal terjadi surplus LO. / Kekurangan.
Akuntansi Sektor Publik
Defisit / Defisit defisit/defisit dari kegiatan non operasi; Defisit sebelum hal-hal luar biasa. hal-hal luar biasa; Defisit / Defisit – LO Judul laporan kerja. Judul dan jumlah kecil lainnya disertakan. Dewan standar akuntansi atau bila diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja secara wajar.
19 LO-Income LO-Income diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Akuntansi pendapatan rendah didasarkan pada prinsip utama; Yaitu, mencatat jumlah pendapatan; Jumlah (setelah kompensasi biaya) direalisasikan tanpa pencatatan. Jika jumlah yang dipotong dari pendapatan (biaya) LO utama berubah menjadi pendapatan itu dan tidak dapat dihitung di muka karena pekerjaan belum selesai. Aturan utama dapat dikurangi. Untuk badan layanan publik, pendapatan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan publik.
Pengungkapan kewajiban; Penggunaan properti terjadi; Penurunan profitabilitas bisnis atau potensi layanan. Dalam hal Badan Layanan Umum; Biaya diakui dengan mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang mengatur lembaga layanan publik. Pengeluaran diklasifikasikan berdasarkan kategori ekonomi.
21 Akuntansi Keuangan Transfer Dana adalah dana berupa beban atau kewajiban keuangan yang dialihkan dari satu entitas pelapor ke entitas pelapor lainnya sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyesuaian keuangan, termasuk pengembalian biaya yang dikeluarkan selama biaya, dicatat sebagai pengurang biaya pada periode yang sama. Jika diterima pada periode selanjutnya, biaya perbaikan dicatat dalam pendapatan lain-lain. Jika ada beban tambahan, Ini diimplementasikan dengan menyesuaikan akun penyesuaian.
Basis Kas Menuju Akrual
Defisit dari aktivitas operasi adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama periode pelaporan yang sama. Selisih dari aktivitas operasi adalah selisih antara pendapatan dan beban selama periode pelaporan yang sama. Selisih antara pendapatan dan beban selama periode pelaporan yang sama dicatat dalam laba rugi dari operasi.
Pendapatan pengangguran dan pendapatan pengangguran Pendapatan tidak tetap perlu diidentifikasi secara terpisah dalam kegiatan non-kerja. Selisih pengurangan/pengurangan dari aktivitas operasi dan pengurangan/pengurangan dari aktivitas non-operasi adalah pengurangan/pengurangan dari adanya pos-pos luar biasa. Pos luar biasa Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos lainnya dalam laporan kinerja dan disajikan setelah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Sifat dan nilai rupiah dari kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. LO SURPLUS/RACIN LO Surplus/Lo-Deficit adalah surplus/defisit dari kegiatan operasi; Ini adalah perbedaan total antara fungsi non-operasional dan fungsi luar biasa.
Transaksi LO-Pendapatan dan Pengeluaran harus dilaporkan dalam Laporan Kegiatan dengan menghitung nilai barang/jasa pada hari transaksi. Transaksi ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk memberikan semua informasi yang relevan tentang sifat pendapatan dan beban.
25 Pelaporan Kinerja Hubungan antara laporan keuangan adalah hasil dari dua sistem: penganggaran dan pelaporan. laporan keuangan, khususnya laporan kinerja; Laporan kinerja beserta laporan kinerja disusun untuk melengkapi sistem pelaporan dan sistem akuntansi: Laporan Kinerja; Laporan Ekuitas dan Neraca terkait dengan perhitungan keuangan dalam laporan anggaran. Terpisah dari laporan kinerja keuangan, laporan kegiatan pemerintah diidentifikasi untuk periode pelaporan
Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan Kinerja Pemkot 26 Tahun 31 Desember 20X1 dan 20X0 (dalam Rupiah) No Details 20X1 20X0 Kenaikan/Penurunan (%) Kegiatan Daerah 1 Pendapatan Keuangan 5 Pendapatan Pengelolaan Properti Daerah Total 36 Pendapatan Distribusi Rumah 9 Aset Keuangan 10 Pemerintah.
Contoh laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual, laporan keuangan berbasis web, contoh laporan keuangan pemerintah daerah dan analisisnya, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, contoh laporan keuangan berbasis akrual, diklat penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, laporan keuangan berbasis akrual, akuntansi pemerintah berbasis akrual, laporan keuangan skpd berbasis akrual, aplikasi laporan keuangan berbasis web
